KUKAR, KTV – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menegaskan komitmennya untuk mendukung percepatan program prioritas nasional usai mengikuti Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Penandatanganan Nota Kesepahaman terkait sinergi antar lembaga, Senin (17/3/2025).
Rakor yang digelar secara virtual dari Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar ini diikuti oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Akhmad Taufik Hidayat bersama sejumlah kepala perangkat daerah, di antaranya Dinas PU, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Dinas Perkim, serta perwakilan OPD lainnya.
Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, dan turut dihadiri oleh beberapa menteri terkait serta para pejabat tinggi kementerian. Adapun agenda utama rakor ini adalah mendorong percepatan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dan implementasi pembangunan tiga juta rumah untuk masyarakat.
Dalam arahannya, Wamendagri meminta agar seluruh pemerintah daerah aktif mempercepat pelaksanaan PKG dan pembangunan rumah subsidi, mengingat kedua program tersebut menjadi bagian dari prioritas nasional yang memerlukan kerja sama lintas sektor.
“Keberhasilan program ini sangat bergantung pada perintah tegas kepala daerah, keakuratan data dari wilayah, serta dukungan anggaran yang tersedia seperti BOK dan DAK,” jelas Bima.
Senada dengan itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa program PKG yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto pada 10 Februari 2025 lalu, ditargetkan mencakup semua lapisan usia masyarakat, mulai dari bayi hingga lansia.
“Pelaksanaannya menggunakan dua model, yaitu pemeriksaan di puskesmas saat ulang tahun warga dan pemeriksaan di sekolah saat tahun ajaran baru,” ungkap Menkes.
Sementara itu, Asisten I Pemkab Kukar, Akhmad Taufik Hidayat, menuturkan bahwa pihaknya telah siap menindaklanjuti arahan yang disampaikan dalam rakor, termasuk penguatan sinergi lintas sektor dan pemanfaatan dana APBD serta DAK untuk pelaksanaan PKG.
“Kita akan maksimalkan layanan di puskesmas, menyiapkan tenaga kesehatan yang kompeten, serta aktif melakukan sosialisasi agar cakupan pemeriksaan bisa semakin luas,” terang Taufik.
Terkait program tiga juta rumah, Taufik menyebutkan Pemkab Kukar akan melakukan inventarisasi lahan yang memungkinkan untuk pembangunan hunian subsidi, sesuai arahan pemerintah pusat.
“Kami siap menyesuaikan dan mendukung kebijakan tersebut demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
