KUKAR, KTV – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang digelar secara daring oleh Kementerian Dalam Negeri, Senin (5/5/2025). Kegiatan ini berlangsung di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar dan dihadiri Kabag Perekonomian Setkab Kukar Haryo Martani, sejumlah perwakilan OPD, serta undangan lainnya.
Rakornas dipimpin langsung Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir dengan menghadirkan perwakilan dari BPS, KSP, Badan Pangan Nasional, serta unsur TNI/Polri. Agenda utama adalah membahas kondisi terkini harga bahan pokok dan strategi menjaga stabilitas inflasi.
Sejumlah komoditas strategis seperti beras, cabai, telur, minyak goreng, dan LPG menjadi sorotan, termasuk lonjakan tarif listrik pasca bayar sebesar 26,99% yang berkontribusi signifikan terhadap inflasi April 2025.
Tercatat 145 kabupaten/kota mengalami inflasi, sementara deflasi hanya terjadi di 5 daerah, salah satunya Kabupaten Nunukan. Di Kalimantan, inflasi tertinggi terjadi di Banjarmasin, Tanjung, dan Pontianak.
Pemerintah pusat mengimbau seluruh daerah untuk memperkuat kerja sama lintas wilayah, menjamin distribusi pangan, serta melibatkan petani lokal dalam rantai pasok.
Terdapat enam poin utama yang diminta Kemendagri untuk ditindaklanjuti, termasuk penyusunan kajian pangan lokal, rencana aksi daerah, serta pelaporan berkala. Pemkab Kukar menyatakan siap menindaklanjuti arahan ini guna menekan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat.
