TENGGARONG, KTV – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menggelar Forum Lintas Perangkat Daerah yang melibatkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Jumat (14/3/2025). Acara yang berlangsung di Ruang Rapat Martadipura, Lantai 1 Bappeda Kukar ini dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, serta dihadiri perwakilan Bapenda Provinsi Kalimantan Timur, kepala OPD terkait, dan jajaran pejabat Bapenda serta BPKAD Kukar.
Dalam sambutannya, Sunggono menekankan pentingnya forum ini sebagai bagian dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026. Menurutnya, sinergi antar perangkat daerah menjadi kunci utama dalam memastikan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.
“Forum ini menjadi wadah diskusi strategis untuk menyusun kebijakan yang lebih terarah dan berkelanjutan dalam meningkatkan pendapatan daerah. Dengan koordinasi yang baik, diharapkan kebijakan yang dihasilkan dapat lebih tepat sasaran,” ujar Sunggono.
Bahas Optimalisasi Pendapatan dan Transparansi Keuangan
Forum ini juga menjadi kesempatan bagi perangkat daerah untuk memaparkan program, mengidentifikasi kendala, serta mencari solusi terkait pengelolaan keuangan daerah. Sejumlah isu strategis yang dibahas antara lain:
✔ Optimalisasi penerimaan daerah melalui pajak dan retribusi.
✔ Transparansi dalam pengelolaan anggaran guna meningkatkan akuntabilitas.
✔ Efisiensi pemungutan pajak dan retribusi untuk mendukung pembangunan daerah.
Sunggono menegaskan bahwa hasil diskusi dalam forum ini akan menjadi landasan utama dalam menyusun perencanaan pendapatan daerah yang lebih terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan Kukar.
“Kami berharap forum ini dapat menghasilkan rekomendasi konkret yang akan diterapkan dalam perencanaan RKPD 2026, sehingga target pendapatan daerah dapat tercapai secara optimal,” tambahnya.
Dukung Pembangunan Daerah yang Lebih Baik
Hasil pertemuan ini akan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam perumusan kebijakan keuangan daerah ke depan. Dengan koordinasi yang semakin solid antar instansi, diharapkan kebijakan yang diterapkan dapat mendukung pembangunan Kukar yang lebih maju dan berkelanjutan.
