JAKARTA, KTV – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan dana sebesar Rp630 miliar untuk pembangunan 63 jembatan gantung di berbagai pelosok Indonesia pada tahun anggaran 2026.
Menteri PUPR, Dody Hanggodo, menyampaikan bahwa jembatan gantung menjadi solusi krusial untuk meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat di daerah-daerah terpencil yang selama ini harus menempuh jalur sulit atau memutar jauh.
“Adanya jembatan gantung akan mempercepat mobilitas warga, terutama dalam mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan dasar lainnya,” ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Upaya pembangunan ini merupakan bagian dari strategi konektivitas nasional dan implementasi Strategi PU 608 yang mendukung visi pembangunan berkeadilan Presiden Prabowo Subianto. Fokus utamanya adalah membuka keterisolasian dan memperkuat akses antar wilayah, termasuk dari desa ke sentra ekonomi.
Jembatan gantung dinilai efektif dalam menghubungkan wilayah yang terpisah sungai, lembah, atau perbukitan—memudahkan petani mengangkut hasil panen, serta mendekatkan warga ke sekolah, pasar, dan fasilitas pemerintahan.
Penetapan 63 titik pembangunan akan melalui proses survei teknis menyeluruh, mempertimbangkan kondisi geografis, potensi ekonomi, serta tingkat keterjangkauan transportasi.
Sebagai gambaran, jembatan gantung umumnya dibangun dengan panjang bentang 30 hingga 200 meter dan lebar sekitar 1,8 meter, menyesuaikan kondisi di lokasi pembangunan.
Sementara pada 2025, Kementerian PUPR juga tengah menuntaskan proyek pembangunan 50 jembatan gantung, termasuk delapan unit di Sulawesi Selatan seperti Jembatan Kanjero dan Jembatan Poton di Luwu Utara, serta Jembatan Lamangiso dan Jauh Pandang di Wajo.
Program ini menjadi salah satu prioritas nasional guna memperkuat konektivitas, pemerataan pembangunan, serta mendukung konsep Indonesia Sentris yang dicanangkan pemerintah.
