JAKARTA, KTV – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjalin kerja sama strategis dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemkab Halmahera Tengah untuk memperkuat penyediaan dan pemanfaatan data statistik pembangunan daerah.
Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan Rabu (21/5/2025) di Kantor Kementerian PPN/Bappenas oleh Mendagri Tito Karnavian, Kepala BPS Amalia Widyasanti, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, dan Bupati Halmahera Tengah Ikram M. Acara ini disaksikan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy serta dihadiri sejumlah pejabat tinggi dari berbagai instansi.
Kerja sama ini bertujuan mendukung integrasi data nasional demi kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan minim risiko hukum. Tito menegaskan pentingnya akurasi data dalam perencanaan kebijakan, serta menyoroti peran BPS dalam mendukung pembaruan data kependudukan, khususnya dalam layanan administrasi Dukcapil.
Ia juga menyampaikan upaya Kemendagri memperluas layanan e-KTP melalui metode jemput bola hingga ke pelosok dan luar negeri sebagai bentuk pelayanan publik yang inklusif.
Tito berharap sinergi ini dapat diperluas ke sektor lain seperti PKH, penyuluh pertanian, dan pendamping keagamaan agar seluruh pihak memiliki akses terhadap data yang seragam dan valid, sebagai landasan kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
