TARAKAN – Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Jufri Budiman, S.Pd mengapresiasi kinerja Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, SH, M.Hum yang menarik investor di sektor Kelapa Sawit. Apalagi komoditas ini bisa menjadi komoditas utama, sehingga Pemerintah Provinsi Kaltara memungkinkan dibangunnya Perusda Kelapa Sakit.
“Ada cukup banyak mekanisme Perusda Kelapa Sawit, seperti menggunakan Perusda atau Perumda yang sudah ada tinggal ada bagian tersendiri yang mengurusnya, dengan bekerja sama dengan pihak swasta untuk membangun hilirisasi Kelapa Sawit ini, atau kalua mau menjadikan komoditas utama, maka khusus dirikan Perusda atau Perumda Kelapa Sawit yang fokus menanganinya,” tutur Jufri Budiman, S.Pd, Rabu (4/12/24).
Menurutnya, dengan adanya program Makan Bergizi yang dicanangkan Presiden maka dipastikan akan membutuhkan minyak goreng berkwalitas tinggi, sehingga Kaltara bisa menjadi pemasok utama Minyak Makan untuk wilayah Kalimantan.
Selain itu, dalam manajemen pasar ada bahan pokok yang tersedia dan ada permintaan, dan potensi Kaltara membangun hilirisasi Kelapa Sawit terbuka lebar.
“Jadi maksud saya apakah bisa di kolaborasikan antara Perumda dengan Investor, sehingga kita di Kaltara selain mendapatkan manfaat juga mendapat keuntungan dari proses hilirisasi tersebut,” tuturnya.
“Nah, kami di DPRD Kaltara akan siap mendukung Pak Gubernur terkait persoalan aturan utama Perumda, seperti Perda nya,” tutup politisi Gerindra tersebut.
Sebelumnya, beberapa waktu lalu gubernur Provinsi Kaltara Zainal A. Paliwang ke Universitas Hasanuddin di Makassar untuk menghadiri Seminar dan dalam seminar tersebut menyampaikan potensi besar sektor kelapa sawit di Kaltara pada tahun 2022, luas areal tanam kelapa sawit mencapai 38.061 hektar dengan produksi 73.946,30 ton .
“Kabupaten Nunukan menjadi wilayah dengan lahan sawit terluas. Komoditas ini memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah, mencapai Rp3,9 triliun pada PDRB 2022,” ujar Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang.
Namun Zainal mengakui bahwa infrastruktur yang ada, termasuk 20 pabrik pengolahan kelapa sawit di Kaltara, masih belum mampu menampung seluruh produksi, sehingga diperlukan penambahan atau pembangunan infrastruktur.
“Dengan adanya pembangunan industri minyak goreng, kita berharap dapat meningkatkan nilai tambah produk lokal, membuka lapangan kerja baru, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata,” jelas Gubernur.
Gubernur menargetkan kontribusi kelapa sawit terhadap APBD Kaltara tahun 2024 mencapai Rp56,3 miliar. Untuk itu, ia mengajak seluruh pihak bersinergi demi mewujudkan pembangunan industri sawit yang modern, efisien, dan berkelanjutan.
Seminar tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi konstruktif untuk menyempurnakan kelayakan studi dokumen serta memperkuat Kaltara sebagai pusat produksi minyak goreng berkualitas tinggi di pasar nasional maupun posisi internasional.(*.*)
