PONTIANAK, KTV – Guna memperkuat koordinasi dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan rapat koordinasi bersama sejumlah pemangku kepentingan pada Jumat (1/8/2025), bertempat di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar. Rapat ini dipimpin langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup RI, Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P., dan dihadiri Gubernur Kalbar, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., jajaran Forkopimda, Sekda Provinsi Kalbar dr. Harisson, M.Kes., serta para bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat.
Dalam sambutannya, Gubernur Norsan menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran Menteri Lingkungan Hidup, Kepala BNPB, dan jajaran lainnya di Kalbar. Menurutnya, kunjungan langsung ini mencerminkan dukungan nyata pemerintah pusat dalam penanganan Karhutla.
“Kami merasa terhormat atas perhatian yang diberikan. Ini memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani ancaman Karhutla,” ujarnya.
Berdasarkan informasi dari BMKG, Kalbar diprediksi mengalami curah hujan rendah selama Juli hingga September 2025, menandai masuknya musim kemarau yang rentan terhadap terjadinya Karhutla. Untuk itu, Gubernur Norsan menegaskan bahwa status siaga darurat asap telah ditetapkan dan Satgas Karhutla telah dibentuk untuk mempercepat respons.
Strategi penanggulangan saat ini meliputi peningkatan edukasi masyarakat, patroli terpadu, pemadaman melalui darat dan udara, serta kesiapsiagaan sumber daya dan peralatan. Ia juga mengapresiasi semua pihak yang selama ini bekerja keras mengendalikan Karhutla di Kalbar.
“Kami memohon dukungan berkelanjutan dari Kementerian Lingkungan Hidup, BNPB, BMKG, dan seluruh instansi terkait. Mari kita bersama-sama mencegah praktik pembakaran hutan demi menjaga lingkungan kita,” harap Norsan.
Sementara itu, Menteri Hanif Faisol menyampaikan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengendalian Karhutla, termasuk belajar dari negara lain dalam hal efektivitas penanganan.
Ia memaparkan bahwa sejak 2019, pemerintah telah mengadopsi teknologi seperti operasi modifikasi cuaca (OMC) dan water bombing yang terbukti mengurangi luas Karhutla secara signifikan. Misalnya, pada tahun 2023 yang terdampak El Nino, luas kebakaran turun hingga 1,1 juta hektare dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 1,6 juta hektare.
“Kalimantan Barat masih mencatatkan tingkat kebakaran yang cukup tinggi. Hingga Juli 2025, sudah ada 6 perusahaan yang disegel dan sekitar 20 perusahaan lainnya tengah dalam proses verifikasi. Kami juga mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak tegas,” jelas Hanif.
Ia menambahkan, total lahan terbakar secara nasional hingga akhir Juli 2025 hampir mencapai 9.000 hektare, dengan Kalbar menyumbang sekitar 1.000 hektare. Ini menjadi indikator perlunya kolaborasi yang lebih kuat antara pusat dan daerah.
“Pengawasan dan penindakan hukum harus diperketat. Kami mengapresiasi peran Gubernur Kalbar, TNI-Polri, dan masyarakat dalam penanggulangan Karhutla, namun kita perlu terus meningkatkan kewaspadaan,” tutupnya.
