Gubernur Kaltara Dorong Percepatan Pembangunan PLBN Saat Terima Kunjungan Komisi II DPR RI dan Wamendagri

TARAKAN, KTV — Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal A. Paliwang, menerima kunjungan kerja reses Komisi II DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 bersama Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), di Swiss-Belhotel Tarakan, Jumat (3/10).

Dalam sambutannya, Gubernur Zainal menyampaikan apresiasi atas perhatian DPR RI terhadap pembangunan di Kaltara. Ia menekankan bahwa posisi strategis Kaltara sebagai beranda terdepan NKRI, yang berbatasan langsung dengan Malaysia di Sebatik, Krayan, Lumbis Ogong, dan Long Midang, menuntut dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat.

“Selamat datang di Bumi Benuanta. Semoga kehadiran bapak-ibu dapat membawa dampak positif dan solusi nyata bagi pembangunan di Kaltara,” ucap Zainal.

Gubernur memaparkan masih ada wilayah yang sulit diakses, khususnya Krayan di Kabupaten Nunukan. Meski berbatasan langsung dengan Malaysia, daerah ini belum memiliki Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Saat ini, baru tiga PLBN yang sudah terbangun dan diresmikan Presiden Joko Widodo, sementara dua lainnya di Krayan dan Sei Menggaris masih menunggu realisasi.

Ia berharap percepatan pembangunan PLBN di dua lokasi tersebut segera terealisasi agar konektivitas dan keamanan wilayah perbatasan semakin terjaga.

Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, menambahkan bahwa Kaltara memiliki potensi besar karena letak strategis dan kekayaan alamnya. Menurutnya, idealnya Kaltara memiliki lebih banyak PLBN, bahkan hingga lima titik. “Perbatasan bukan hanya soal pertahanan, tapi juga etalase negara. PLBN harus segera dibangun untuk menjaga integritas wilayah sekaligus membuka akses ekonomi,” ujarnya.

Wamendagri Dr. Bima Arya Sugiarto menanggapi dengan menegaskan bahwa pemerintah pusat akan melakukan evaluasi terkait mekanisme pendanaan. Ia menyebut Kemendagri dan Kementerian Keuangan tengah memetakan kebutuhan daerah agar bisa dipadukan dengan program nasional.

“Terkait usulan dari Gubernur dan DPR, kami akan terus berkoordinasi dengan Kemenkeu untuk mempercepat regulasi dan dukungan pembangunan, terutama PLBN di wilayah perbatasan Kaltara,” jelasnya.

Related Post

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top