BANJARBARU, KTV – Mengantisipasi potensi meningkatnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, memimpin langsung Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Penanggulangan Karhutla di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, pada Senin (4/8/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur menekankan pentingnya percepatan dalam menetapkan status siaga darurat, seiring dengan kondisi cuaca yang mulai menunjukkan gejala kekeringan ekstrem menjelang pertengahan Agustus 2025.
“Pemerintah pusat melalui kementerian telah mendorong agar daerah segera menetapkan status darurat apabila indikatornya terpenuhi. Saat ini, beberapa wilayah seperti Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kota Banjarbaru sudah menunjukkan kondisi tersebut. Oleh karena itu, kita perlu segera mengambil langkah kolektif,” tegas Gubernur Muhidin.
Ia juga menjelaskan adanya koordinasi intensif dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menjadwalkan kunjungan lapangan sekaligus penetapan resmi status siaga darurat.
Terkait hal itu, apel kesiapsiagaan yang sebelumnya dijadwalkan digelar pada hari Selasa akan dimundurkan menjadi Kamis guna menyesuaikan jadwal kunjungan Menteri LHK dan Kepala BNPB. “Hari ini juga surat keputusan penetapan tanggap darurat akan kita tandatangani dan langsung dikirimkan ke pusat,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur mengapresiasi seluruh jajaran yang telah siaga, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga TNI-Polri dan tim posko di lima lokasi strategis. Disebutkan, hingga saat ini telah terjadi 75 kejadian karhutla, dengan sekitar 1.900 titik rawan api tersebar di wilayah Kalsel.
Meski begitu, Muhidin juga menyoroti perlunya perbaikan dan peningkatan sarana pemadaman. “Saya mendapatkan laporan bahwa pompa-pompa yang tersedia belum cukup kuat. Setiap posko harus dilengkapi dengan pompa bertenaga tinggi agar proses pemadaman bisa lebih optimal,” tegasnya.
Gubernur juga meminta kepada BMKG untuk menyampaikan update terbaru mengenai prakiraan cuaca. “Kami perlu mengetahui secara pasti apakah pertengahan Agustus ini benar-benar masuk musim kemarau berkepanjangan, atau masih ada kemungkinan turunnya hujan. Informasi ini sangat penting untuk menentukan langkah berikutnya,” jelasnya.
Ia pun mengimbau kepada para bupati dan wali kota untuk melaporkan kondisi dan kebutuhan terkini di wilayahnya masing-masing agar penanganan dapat dilakukan secara tepat sasaran.
“Kami memahami setiap daerah memiliki tantangan yang berbeda, namun kita perlu memulai dengan potensi yang ada terlebih dahulu. Nantinya, jika diperlukan, kita juga akan mengupayakan bantuan tambahan dari pemerintah pusat,” pungkas Muhidin.
