JAKARTA, KTV – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, meminta seluruh pemerintah daerah di Indonesia segera menyiapkan lahan untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimulai pada 22 Mei 2025. Instruksi ini disampaikan dalam rapat koordinasi bersama para Sekda provinsi dan kabupaten/kota yang digelar secara hybrid dari Jakarta.
Arahan ini menindaklanjuti permintaan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala BGN Dadan Hindayana, agar setiap daerah mengajukan hingga 10 alternatif lokasi lahan untuk dijadikan dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurut Tomsi, data lahan sangat penting untuk verifikasi kelayakan dan efisiensi anggaran. Ia juga menekankan prioritas ketersediaan lahan di wilayah 3T. Pemerintah menargetkan pembentukan 1.542 dapur MBG hingga Agustus 2025, yang diupayakan berada dekat sekolah agar distribusi makanan lebih efektif.
Deputi BGN, Nyoto Suwignyo, menambahkan bahwa lokasi dapur sebaiknya berstatus hak pakai dari Pemda, berada maksimal 20 menit dari sekolah, dan dapat melayani sedikitnya 3.000 siswa.
