TANJUNG SELOR ,– Anggota DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Rismanto, mengapresiasi langkah Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, yang melakukan monitoring dan evaluasi (monev) langsung ke lapangan. Rismanto menilai, evaluasi lapangan merupakan kunci utama untuk memastikan kualitas fisik dan manfaat nyata dari setiap program pembangunan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Langkah Wagub Ingkong Ala yang meninjau sejumlah proyek di Kabupaten Nunukan, Pulau Sebatik, hingga Kota Tarakan pada 4–7 November 2026 lalu, dinilai Rismanto sebagai contoh nyata komitmen pimpinan daerah. Menurut dia, peninjauan langsung jauh lebih efektif untuk memotret kondisi riil dibandingkan hanya mengandalkan laporan tertulis dari perangkat daerah.
“Langkah turun langsung ke lapangan tentu patut diapresiasi. Dengan melihat kondisi sebenarnya, pemerintah bisa mengetahui apa yang sudah berjalan baik dan bagian mana yang masih perlu diperbaiki,” ujar Rismanto, Jumat (20/11/2026).
Dalam rangkaian monev tersebut, salah satu fasilitas yang ditinjau adalah gedung utama SMAN 3 Nunukan. Gedung yang dibangun dengan anggaran APBD Pemprov Kaltara senilai Rp11,4 miliar ini kini telah dimanfaatkan oleh 348 siswa dan 24 guru.
Bagi Rismanto, kasus tersebut membuktikan bahwa hasil pembangunan harus diukur dari dua sisi yang beriringan, yakni kualitas fisik pekerjaan dan manfaat yang langsung diterima oleh masyarakat.
Oleh karena itu, Rismanto mendorong agar budaya evaluasi lapangan ini terus dipertahankan dan dijadikan standar kerja pemerintah daerah. Ia juga mendesak agar hasil temuan saat monev tidak berhenti sebagai catatan semata, melainkan harus ditindaklanjuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Koordinasi lintas OPD, khususnya antara Dinas PUPR-Perkim, Biro Pembangunan, dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa, dinilai Rismanto sangat krusial. Hal ini untuk memastikan pelaksanaan proyek di lapangan benar-benar sesuai dengan spesifikasi, ketentuan, dan target yang telah ditetapkan.
“Evaluasi jangan hanya menjadi catatan. Kalau ditemukan kekurangan, harus ada tindak lanjut dan perbaikan. Kita ingin pembangunan semakin baik dari waktu ke waktu,” tegasnya.
Ke depan, Rismanto berharap pengawasan dan evaluasi pembangunan di Kaltara terus diperkuat, terutama untuk proyek-proyek strategis yang berada di wilayah pedalaman dan perbatasan.
Ia menekankan bahwa masyarakat tidak hanya menuntut pembangunan yang selesai tepat waktu, tetapi juga berhak mendapatkan infrastruktur yang berkualitas, aman, serta dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dalam jangka panjang. (Red)





