Tanjung Selor – (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), H. Achmad Djufrie, S.E., M.M., menyambut positif dukungan jalur *top-down* (dari atas) yang ditawarkan Anggota DPD/MPR RI, Dr. Drs. Marthin Billa, M.M., terkait perjuangan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Tanjung Selor.
Hal ini disampaikan Achmad Djufrie usai menghadiri Sarasehan Kebangsaan yang digelar di Gedung Wanita, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Senin (16/11/2026).
Dalam kegiatan yang diinisiasi oleh Senator Marthin Billa tersebut, Achmad yang juga menjabat sebagai Ketua Presidium Pembentukan DOB Kota Tanjung Selor memaparkan progres terkini upaya pemekaran wilayah tersebut. Ia menegaskan bahwa pembentukan beberapa DOB di Kaltara, termasuk Kota Tanjung Selor, menjadi salah satu agenda strategis yang dibahas dalam forum kebangsaan itu.
Achmad mengakui bahwa secara administratif, persyaratan teknis pembentukan DOB Kota Tanjung Selor masih belum sepenuhnya terpenuhi, khususnya terkait jumlah kecamatan.
“Sebagai Ketua Presidium Pembentukan DOB Kota Tanjung Selor, saya sampaikan progres dan gerakan kita sampai di mana. Alhamdulillah, ternyata beliau mem-*backup* untuk jalur *top-down* dari atas, mengingat melalui daerah, kita masih kekurangan syarat-syarat teknis, terutama tentang kecamatan yang masih satu dan kita masih butuh tiga,” ujar Achmad Djufrie.
Dengan adanya tawaran dukungan dari tingkat pusat, Achmad menilai proses pembentukan DOB berpotensi menjadi lebih efisien dan tidak terlalu terkendala oleh hambatan teknis administratif di tingkat daerah. Ia menyatakan rasa syukur atas perhatian dan dukungan yang diberikan oleh senator asal Kaltara tersebut.
“Kita ucapkan terima kasih, alhamdulillah. Karena memang kita tidak perlu repot lagi. Namun, kalau secara teknis diminta pusat untuk kita menyiapkan tiga kecamatan tambahan, ya kita harus siap,” tegasnya.
Sarasehan Kebangsaan ini menjadi momentum penting bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di Kaltara untuk menyelaraskan langkah strategis dalam memperjuangkan aspirasi pemekaran daerah, dengan tetap mengedepankan prinsip kesejahteraan masyarakat dan kesiapan tata kelola pemerintahan. (Red)





