TARAKAN – Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) membuat Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dituntut untuk lebih selektif dalam menentukan program pembangunan. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, mengimbau agar pelaksanaan kegiatan ke depan difokuskan sepenuhnya pada urusan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
Hal tersebut disampaikan Syamsuddin saat menggelar kegiatan reses menyerap aspirasi masyarakat di Kedai Celebes, Kota Tarakan, Sabtu (14/11/2026). Politisi PKS dari Daerah Pemilihan (Dapil) Tarakan ini menjelaskan bahwa kondisi fiskal yang terbatas mengharuskan pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhadap berbagai usulan pembangunan dari warga.
Menurutnya, pemerintah provinsi harus memprioritaskan kegiatan sesuai dengan kewenangannya agar penggunaan anggaran tidak melebar atau tumpang tindih dengan program yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten dan kota.
“Karena anggarannya terbatas, maka hanya bisa dilakukan yang merupakan kewenangan provinsi. Kewenangan provinsi di Tarakan itu apa saja, maka itu yang bisa dijalankan oleh pemerintah provinsi maupun DPRD,” ujar Syamsuddin di hadapan warga.
Syamsuddin menilai, kebijakan penyesuaian ini penting untuk dipahami oleh masyarakat luas. Ia mengakui bahwa tidak seluruh kebutuhan atau usulan masyarakat di daerah dapat langsung diakomodasi melalui APBD Provinsi. Oleh karena itu, setiap usulan harus diverifikasi berdasarkan pembagian kewenangan pemerintahan serta ketersediaan anggaran yang ada.
Kendati demikian, Syamsuddin memastikan bahwa DPRD Kaltara tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui kegiatan reses. Pihaknya berkomitmen untuk terus menghimpun dan memperjuangkan usulan tersebut, selama masih dapat diselaraskan dengan program serta kewenangan Pemerintah Provinsi Kaltara.
Ia berharap, adanya pemahaman mengenai mekanisme pembagian kewenangan ini dapat membantu masyarakat untuk lebih tepat sasaran dalam mengarahkan usulan pembangunan kepada instansi pemerintah yang berwenang. (Red)





