Reses di Tarakan, Syamsuddin Arfah Serap Masukan Warga untuk Penyusunan Rencana Perda

TARAKAN – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Syamsuddin Arfah, menggelar kegiatan reses di Kota Tarakan, Sabtu (14/11/2026), untuk menyerap masukan masyarakat terkait sejumlah persoalan sosial dan rencana pembentukan peraturan daerah (Perda).

Kegiatan yang berlangsung di Kedai Celebes tersebut dihadiri oleh sejumlah ketua RT, tokoh masyarakat, dan warga setempat. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Tarakan ini menekankan bahwa forum reses tidak hanya digunakan untuk membahas persoalan pembangunan fisik dan kondisi keuangan daerah, tetapi juga menjadi ruang diskusi strategis mengenai regulasi.

“Dalam reses ini, kami membahas perda-perda yang sudah kita jalankan dan perda-perda yang rencananya akan kita bahas atau akan kita pansuskan,” ujar Syamsuddin di hadapan warga.

Ia menilai, masukan langsung dari masyarakat sangat krusial untuk memberikan gambaran nyata mengenai dinamika dan persoalan sosial yang berkembang di lingkungan masyarakat. Salah satu poin utama yang mengemuka dalam diskusi tersebut adalah pentingnya penguatan sistem pengawasan dan pendidikan moral bagi generasi muda.

Menyinggung aspek teknis penyusunan regulasi, Syamsuddin menegaskan bahwa setiap rencana pembentukan Perda harus melalui proses dan tahapan yang sesuai dengan ketentuan, termasuk penyusunan kajian akademik yang komprehensif.

Untuk memastikan kualitas dan relevansi regulasi yang akan dibuat, pihaknya berencana menggandeng kalangan akademisi. “Kajian akademisnya nanti kita kerja sama dengan Universitas Borneo Tarakan (UBT). Setelah itu, baru kita lanjutkan dalam proses pembahasan perda,” jelasnya.

Langkah kolaboratif ini dinilai penting agar produk hukum yang dihasilkan DPRD Kaltara benar-benar responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan memiliki landasan ilmiah yang kuat.

Syamsuddin berharap kegiatan reses dapat terus dipertahankan sebagai sarana komunikasi dua arah yang efektif antara masyarakat dan wakil rakyat. Dengan demikian, berbagai persoalan dan kebutuhan riil yang berkembang di masyarakat dapat terakomodasi secara optimal dalam pelaksanaan fungsi legislasi dan pengawasan DPRD Provinsi Kalimantan Utara. (Red)

Related Post

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top