TANJUNG SELOR, KTV – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara melalui Komisi III menegaskan komitmennya untuk terus mengawal percepatan pembangunan infrastruktur strategis sebagai upaya meningkatkan konektivitas antarwilayah, membuka akses daerah perbatasan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara.
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Jufri Budiman, mengatakan terdapat sejumlah program infrastruktur yang menjadi perhatian utama DPRD karena memiliki dampak langsung terhadap peningkatan pelayanan masyarakat dan percepatan pembangunan daerah. Di antaranya penyelesaian ruas jalan Malinau–Krayan, pembangunan Jalan Lingkar (Ring Road) Kota Tarakan, hingga rencana pembangunan Jembatan Bulungan–Tarakan atau yang dikenal sebagai Jembatan Bulan.
Menurut Jufri Budiman, pembangunan akses darat menuju wilayah Krayan merupakan aspirasi yang paling banyak disampaikan masyarakat perbatasan. Hingga saat ini, keterbatasan infrastruktur jalan masih menjadi kendala utama mobilitas masyarakat, distribusi logistik, maupun akses terhadap pelayanan dasar.
Ia menyampaikan bahwa masyarakat di wilayah perbatasan telah lama menginginkan tersedianya akses darat yang memadai agar tidak lagi bergantung sepenuhnya pada transportasi udara yang kapasitasnya terbatas. Selain itu, kondisi jalan yang kerap terdampak longsor juga menjadi perhatian yang harus segera ditangani secara berkelanjutan.
“DPRD bersama Pemerintah Provinsi terus mendorong agar alokasi anggaran pembangunan infrastruktur diarahkan berdasarkan skala prioritas, terutama untuk menuntaskan ruas jalan Malinau–Krayan. Selain itu, perbaikan jalan logistik menuju Proyek Strategis Nasional Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Tanah Kuning–Mangkupadi juga menjadi bagian penting yang harus mendapat perhatian,” ujar Jufri Budiman.
Selain pembangunan di kawasan perbatasan, Komisi III DPRD Kaltara juga terus mengawal penyelesaian pembangunan Jalan Lingkar Kota Tarakan yang menghubungkan kawasan Juata hingga Binalatung. Infrastruktur tersebut dinilai memiliki peran strategis dalam membuka kawasan pertumbuhan ekonomi baru sekaligus mendukung pengembangan kawasan industri di Kota Tarakan.
Jufri menjelaskan, berdasarkan hasil monitoring lapangan yang dilakukan Tim Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD bersama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Provinsi Kalimantan Utara, progres pembangunan jalan lingkar tersebut telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Saat ini, pekerjaan fisik yang belum tersambung diperkirakan tinggal sekitar lima kilometer.
Komisi III berharap dukungan anggaran yang dibutuhkan dapat dipenuhi sehingga penyelesaian ruas jalan tersebut dapat dituntaskan sesuai target. Keberadaan jalan lingkar diyakini akan memperlancar arus transportasi sekaligus membuka peluang investasi baru, termasuk mendukung rencana pengembangan industri pengolahan rumput laut yang menjadi salah satu sektor unggulan di Kota Tarakan.
Di sisi lain, Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara juga kembali menegaskan pentingnya mendorong pembangunan Jembatan Bulungan–Tarakan sebagai proyek strategis jangka panjang bagi Kalimantan Utara. Infrastruktur tersebut dipandang sebagai solusi untuk memperkuat konektivitas antara daratan utama dengan Kota Tarakan yang selama ini masih bergantung pada transportasi laut.
Menurut Jufri Budiman, pembangunan Jembatan Bulan akan memberikan manfaat besar terhadap efisiensi distribusi logistik, meningkatkan mobilitas masyarakat, sekaligus memperkuat daya saing ekonomi daerah. Selain itu, keberadaan jembatan tersebut juga diproyeksikan menjadi solusi dalam mengantisipasi meningkatnya kepadatan lalu lintas di Kota Tarakan pada masa mendatang seiring pertumbuhan jumlah kendaraan dan aktivitas ekonomi.
Namun demikian, ia mengakui bahwa besarnya kebutuhan anggaran pembangunan yang diperkirakan mencapai sekitar Rp10 triliun membuat proyek tersebut tidak memungkinkan untuk dibiayai hanya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Utara.
Oleh karena itu, DPRD Provinsi Kalimantan Utara mendorong Pemerintah Provinsi untuk terus memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat agar pembangunan Jembatan Bulan dapat masuk dalam prioritas pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun melalui skema kerja sama dengan investor strategis nasional.
“Kita harus terus memperjuangkan agar pembangunan Jembatan Bulungan–Tarakan menjadi perhatian Pemerintah Pusat. Infrastruktur ini bukan sekadar menghubungkan dua wilayah, tetapi menjadi investasi jangka panjang yang akan memperkuat konektivitas, memperlancar distribusi logistik, serta mendukung pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara secara berkelanjutan,” tegas Jufri.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini dihadapi pemerintah daerah, Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara memastikan akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara optimal terhadap seluruh program pembangunan infrastruktur. DPRD berkomitmen memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran pembangunan benar-benar dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Provinsi Kalimantan Utara.
