JAKARTA, KTV – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Fraksi PAN, Komaruddin, S.Kom., menegaskan bahwa pembangunan wilayah perbatasan tidak dapat dipisahkan dari penguatan infrastruktur ekonomi, peningkatan konektivitas, dan pemberdayaan potensi unggulan daerah. Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti kunjungan kerja Gabungan Komisi DPRD Provinsi Kalimantan Utara ke DPR RI, Kamis (11/06/2026), dalam rangka memperjuangkan sejumlah aspirasi strategis masyarakat Kalimantan Utara.
Kunjungan kerja yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H. Muddain, S.T., tersebut diterima oleh Kapoksi Fraksi PKS DPR RI, H. Alifudin, S.H., M.M. Pada kesempatan itu, rombongan DPRD Kaltara menyampaikan sejumlah usulan prioritas, antara lain keberlanjutan Program Kampung Nelayan, pembangunan industri pengolahan rumput laut, serta percepatan pemerataan akses telekomunikasi dan internet di wilayah perbatasan, pesisir, dan kepulauan.
Menurut Komaruddin, sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Kalimantan Utara memiliki posisi strategis sehingga membutuhkan dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah pusat agar potensi daerah dapat berkembang secara optimal.
“Wilayah perbatasan memiliki potensi sumber daya alam yang besar, namun harus ditunjang oleh infrastruktur dan kebijakan yang mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat. Karena itu, kami hadir membawa aspirasi agar pemerintah pusat memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kebutuhan pembangunan Kalimantan Utara,” ujarnya.
Komaruddin menilai pembangunan industri pengolahan rumput laut menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah. Selama ini, sebagian besar hasil produksi masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah sehingga manfaat ekonominya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat.
“Apabila industri pengolahan dibangun di Kalimantan Utara, rantai nilai ekonomi akan tumbuh di daerah. Peluang investasi semakin terbuka, lapangan kerja bertambah, dan masyarakat memperoleh manfaat yang lebih besar dari potensi yang dimiliki,” katanya.
Selain sektor kelautan, Komaruddin juga menyoroti pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur digital sebagai fondasi pemerataan pembangunan. Menurutnya, akses internet yang memadai akan mempercepat pelayanan publik, meningkatkan kualitas pendidikan, mendukung transformasi ekonomi digital, serta membuka akses informasi bagi masyarakat di wilayah terpencil.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan pembangunan daerah memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, dan DPRD. Oleh sebab itu, setiap aspirasi yang disampaikan dalam kunjungan kerja tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui program dan kebijakan yang konkret.
“Kami berharap hasil pertemuan ini menjadi langkah awal untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan dukungan yang berkelanjutan, Kalimantan Utara akan semakin mampu meningkatkan daya saing daerah, mempercepat pemerataan pembangunan, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan, pesisir, dan kepulauan,” tutup Komaruddin.
