JAKARTA – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Fraksi PKS, H. Muhammad Nasir, S.Pi., menegaskan bahwa pembangunan wilayah pesisir, kepulauan, dan perbatasan harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti kunjungan kerja Gabungan Komisi DPRD Provinsi Kalimantan Utara ke DPR RI dalam rangka memperjuangkan sejumlah program strategis bagi masyarakat Kaltara, Kamis (11/06/2026).
Kunjungan kerja yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H. Muddain, ST., tersebut diterima oleh Kapoksi Fraksi PKS DPR RI, H. Alifudin, S.H., M.M. Dalam pertemuan itu, DPRD Kaltara menyampaikan sejumlah aspirasi prioritas yang berkaitan dengan penguatan sektor kelautan, hilirisasi komoditas unggulan, serta pembangunan infrastruktur digital di wilayah perbatasan.
Menurut H. Muhammad Nasir, sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Kalimantan Utara membutuhkan dukungan kebijakan nasional yang mampu mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Wilayah pesisir dan perbatasan memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Karena itu, pemerintah pusat perlu memberikan perhatian lebih melalui program-program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Kami hadir di DPR RI untuk memastikan aspirasi tersebut dapat diperjuangkan bersama,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa salah satu usulan utama yang disampaikan adalah keberlanjutan dan perluasan Program Kampung Nelayan. Menurutnya, program tersebut terbukti mampu meningkatkan fasilitas pendukung usaha perikanan, memperkuat produktivitas nelayan, serta mendorong peningkatan pendapatan masyarakat pesisir.
Selain itu, H. Muhammad Nasir juga menyoroti pentingnya pembangunan industri pengolahan rumput laut di Kalimantan Utara. Sebagai daerah penghasil rumput laut, Kaltara dinilai memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri hilir sehingga komoditas yang selama ini dijual dalam bentuk bahan baku dapat diolah menjadi produk bernilai tambah.
“Kami ingin hasil rumput laut tidak lagi hanya dikirim keluar daerah sebagai bahan mentah. Apabila industri pengolahan dapat dibangun di Kalimantan Utara, maka manfaat ekonominya akan dirasakan langsung oleh masyarakat melalui peningkatan nilai jual, terbukanya lapangan kerja, serta tumbuhnya sektor usaha baru,” katanya.
Di sisi lain, ia juga menekankan pentingnya pemerataan akses internet dan jaringan telekomunikasi di desa-desa terpencil, kawasan pesisir, serta wilayah kepulauan. Menurutnya, transformasi digital tidak akan berjalan optimal apabila masih terdapat daerah yang belum menikmati layanan internet yang memadai.
“Konektivitas digital saat ini sudah menjadi kebutuhan dasar. Akses internet yang baik akan mendukung pelayanan publik, pendidikan, layanan kesehatan, hingga membuka peluang ekonomi digital bagi masyarakat di wilayah perbatasan,” ungkapnya.
Sebagai wakil rakyat, H. Muhammad Nasir menegaskan DPRD Provinsi Kalimantan Utara akan terus mengawal berbagai aspirasi masyarakat melalui koordinasi dengan DPR RI dan kementerian terkait. Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mampu mempercepat pemerataan pembangunan sehingga masyarakat di wilayah paling utara Indonesia memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang.
“Kami optimistis apabila pemerintah pusat memberikan dukungan terhadap program-program strategis tersebut, Kalimantan Utara akan semakin maju, memiliki daya saing yang lebih kuat, dan kesejahteraan masyarakat pesisir maupun perbatasan akan terus meningkat,” tutupnya.
