BANJARBARU, KTV – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Sub Bidang Keluarga Berencana (KB) dan DAK Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun Anggaran 2025, Senin (29/9/2025).
Pertemuan yang diikuti perwakilan kabupaten/kota penerima DAK ini merupakan tindak lanjut dari Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.9.2/4811/Bangda tentang percepatan penyerapan DAK, yang mendukung program Bangga Kencana sekaligus penurunan angka stunting.
Kepala DP3AKB Kalsel, Husnul Hatimah, menegaskan rapat tersebut menjadi ruang evaluasi bersama. “Kita perlu menyamakan persepsi dan menyiapkan strategi agar serapan DAK, baik fisik maupun non fisik, dapat dipercepat. Termasuk pembahasan kendala yang dihadapi daerah serta ketepatan pelaporan melalui aplikasi OMSPAN, ALADIN, dan MORENA,” jelasnya.
Berdasarkan data MORENA per 3 Juli 2025, serapan DAK Fisik Sub Bidang KB di Kabupaten Barito Kuala (Batola) dan Kota Banjarmasin tercatat belum berjalan. Untuk DAK Non Fisik BOKB, realisasi tertinggi baru mencapai 22,20 persen, yakni di Kabupaten Tapin.
Rendahnya tingkat pemanfaatan ini menjadi perhatian serius. Husnul mengingatkan bahwa keterbatasan APBD daerah harus diimbangi dengan optimalisasi DAK agar program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting bisa terlaksana efektif.
Melalui arahan Gubernur, Pemprov Kalsel mendorong pemerintah kabupaten/kota segera mempercepat realisasi dengan tetap menjunjung prinsip efektif, efisien, dan akuntabel. Hasil rapat diharapkan menghasilkan langkah strategis, termasuk peningkatan koordinasi lintas sektor dan penguatan kapasitas pelaporan di daerah.
