JAKARTA, KTV – Anggota DPD RI asal Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor, mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk meninjau kembali keputusan pemberian izin operasional kepada PT GAG Nikel. Ia menilai langkah tersebut berpotensi menimbulkan persoalan sosial maupun keamanan jika tidak melibatkan masyarakat lokal.
Paul menekankan pentingnya dialog dengan pemilik tanah adat serta warga Papua, khususnya masyarakat Raja Ampat, sebelum izin kembali diberikan. “Harus didengarkan dulu aspirasi orang Papua dan Raja Ampat. Dengan begitu, ke depan bisa berjalan baik tanpa memicu gejolak,” ujarnya di Jakarta, Selasa (16/9).
Menurut anggota Komite I DPD RI itu, keputusan pemerintah membuka kembali izin tambang secara sepihak tanpa komunikasi dengan masyarakat adat patut dipertanyakan. “Tambang dihentikan lalu dibuka lagi, tetapi orang Papua dan pemilik hak ulayat tidak dilibatkan. Seharusnya mereka yang punya tanah diajak bicara,” tambahnya.
Paul menjelaskan, masyarakat Papua sebenarnya terbuka terhadap investasi, asalkan ada komunikasi yang adil. Ia memberi contoh, bila perusahaan beroperasi kembali dengan syarat 80 persen tenaga kerja berasal dari Papua dan sisanya tenaga ahli dari luar, maka warga akan menerima. “Yang diinginkan adalah musyawarah. Jangan tiba-tiba alat berat beroperasi tanpa sepengetahuan masyarakat asli,” tuturnya.
Sementara itu, Kementerian ESDM memastikan bahwa PT GAG Nikel di Raja Ampat resmi beroperasi kembali sejak 3 September 2025. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Tri Winarno, menyebut aktivitas itu bagian dari evaluasi dan audit lingkungan yang harus dilakukan dalam kondisi operasional.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menghentikan sementara kegiatan anak usaha PT Aneka Tambang Tbk (Antam) tersebut pada awal Juni 2025. Keputusan itu diambil setelah adanya laporan masyarakat terkait dugaan kerusakan ekosistem Raja Ampat yang ramai dibicarakan dengan tagar #SaveRajaAmpat.
