SAMARINDA, KTV – Upaya percepatan transformasi digital di Kalimantan Timur semakin nyata dengan hadirnya program Internet Gratis Desa serta aplikasi SAKTI GEMAS (Satu Akses Kalimantan Timur untuk Generasi Emas). Kedua inovasi ini menjadi topik utama dalam dialog Publika TVRI Kaltim bertema Internet Gratis Desa dan Aplikasi SAKTI Percepat Digitalisasi, Kamis (4/9/2025).
Plt Kabid TIK Diskominfo Kaltim, Bambang Kukilo Argo Suryo, mengungkapkan bahwa hingga saat ini telah tersedia 441 titik internet gratis yang tersebar di berbagai desa.
“Jaringan ini dapat dipakai masyarakat di kantor desa, baik untuk kebutuhan pendidikan, layanan kesehatan, maupun mengakses beragam program digital Pemprov Kaltim,” jelas Bambang yang akrab disapa Kiki.
Ia menambahkan, infrastruktur internet tersebut dibangun dengan beragam teknologi, mulai dari fiber optik, jaringan nirkabel, hingga satelit untuk wilayah yang sulit dijangkau. Pemprov juga bekerja sama dengan penyedia layanan internet (ISP) agar konektivitas lebih efisien.
“Prioritas kami di desa yang sudah memiliki pasokan listrik stabil. Harapannya, akses internet ini bisa menunjang aktivitas ekonomi warga, khususnya dalam pemasaran produk,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Dewan TIK Provinsi Kaltim, Dedi Cahyadi, menilai kehadiran internet desa juga berperan penting dalam menekan penyebaran informasi yang keliru.
“Dengan adanya internet, masyarakat bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat, layanan publik pun lebih mudah dijangkau, termasuk mendukung kegiatan pendidikan seperti ujian berbasis komputer yang selama ini terkendala jaringan,” ujarnya.
Selain infrastruktur internet, Dedi juga memperkenalkan aplikasi SAKTI GEMAS sebagai platform terpadu layanan publik. Aplikasi ini mengintegrasikan berbagai layanan, mulai dari pembayaran pajak, perizinan, hingga akses informasi kesehatan dan pendidikan.
“Kalau dulu layanan publik terpisah-pisah, sekarang kita satukan dalam satu aplikasi seperti marketplace. Cukup satu akun, semua layanan bisa diakses,” terang Dedi.
Menurutnya, keberlanjutan aplikasi ini sangat bergantung pada bagaimana pemerintah merespons masukan dari masyarakat.
“Kalau aplikasinya bermanfaat, pasti akan terus digunakan. Tapi tentu perlu interaksi aktif antara pengguna dan pengembang agar layanan ini semakin relevan,” pungkasnya.
