TARAKAN, KTV – Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Dr. Bustan, S.E., M.Si, secara resmi membuka Sosialisasi Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dan Penyusunan Manajemen Risiko Tahun 2025 yang digelar di Ballroom Hotel Tarakan Plaza, Rabu (6/8).
Dalam sambutannya mewakili Gubernur Kaltara, Bustan menegaskan bahwa setiap organisasi pemerintahan tak lepas dari risiko yang dapat memengaruhi pencapaian sasaran. Oleh karena itu, pentingnya sistem pengendalian intern yang kokoh dan penerapan manajemen risiko secara sistematis menjadi sangat vital untuk memastikan birokrasi berjalan efektif dan akuntabel.
“SPIP merupakan dasar dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Integrasi sistem ini memungkinkan kita untuk meningkatkan efisiensi kerja, memperkuat akuntabilitas, dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat,” tegas Bustan.
Ia juga menekankan bahwa manajemen risiko harus mampu beradaptasi terhadap dinamika zaman, termasuk tantangan globalisasi dan transformasi digital. Risiko, menurutnya, bukan hanya sesuatu yang perlu dicegah, tetapi juga bisa menjadi alat bantu untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat.
Berdasarkan hasil penilaian cepat dari BPKP Perwakilan Kalimantan Utara pada 2024, Pemprov Kaltara mencatatkan capaian positif. Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi mencapai 3,078 yang berarti berada pada Level 3 (Terdefinisi). Sedangkan nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 2,897 dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) sebesar 2,987.
“Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah terus berkomitmen dalam memperkuat sistem pengawasan dan kontrol internal,” ujarnya.
Meski demikian, Bustan menekankan bahwa penguatan pengendalian intern bukanlah tujuan akhir, melainkan proses berkelanjutan yang harus terus ditingkatkan dari waktu ke waktu.
Dalam arahannya, ia menyampaikan lima strategi utama yang perlu diterapkan oleh seluruh perangkat daerah, antara lain: membangun budaya sadar risiko dalam setiap tahapan program, memperkuat komunikasi internal terkait pentingnya kontrol internal, melakukan penilaian mandiri SPIP secara menyeluruh, memaksimalkan peran APIP dalam memastikan mutu pengendalian, serta mempererat kerja sama dengan BPKP sebagai mitra dalam penguatan sistem.
Menurutnya, kegiatan ini dapat menjadi momentum penting untuk membentuk tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, adaptif, dan terukur di Kalimantan Utara.
“Pemerintahan yang bersih dan efektif tidak bisa dibentuk secara instan, namun dengan komitmen bersama dan kesadaran kolektif, Kaltara bisa menjadi contoh provinsi yang terpercaya dan profesional,” pungkasnya.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPKP Kaltara Sindu Senjaya Aji, Inspektur Provinsi Kaltara Yuniar Aspiati, serta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Kaltara.
