SAMARINDA, KTV – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) meningkatkan kesiapan menghadapi ancaman kerawanan pangan dengan menyediakan cadangan pangan sebanyak 506 ton. Stok tersebut disiapkan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim sebagai langkah tanggap darurat apabila terjadi situasi krisis di daerah rentan.
Menurut Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan DPTPH Kaltim, Amaylia Dina Widyastuti, beberapa wilayah seperti Kabupaten Paser, Penajam Paser Utara (PPU), dan Kutai Barat saat ini menjadi perhatian utama karena masuk dalam kategori rawan pangan. Namun, penyaluran bantuan ke daerah-daerah tersebut masih menunggu arahan dari Gubernur Kaltim.
“Cadangan ini disiapkan untuk mengantisipasi berbagai kondisi genting seperti bencana alam, tekanan inflasi yang tinggi, maupun gangguan sosial yang mempengaruhi ketersediaan pangan. Penyaluran bantuan akan dilakukan jika ada permintaan resmi dari pemerintah daerah setempat,” ujar Amaylia, Senin (4/8/2025), di Samarinda.
Adapun Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) saat ini menjadi prioritas penanganan, menyusul terjadinya kekeringan yang berdampak pada gagal panen serta naiknya harga kebutuhan pokok. Merespons situasi tersebut, Pemprov Kaltim telah menyalurkan bantuan beras sebanyak 68,5 ton ke dua kecamatan paling terdampak, yakni Long Apari dan Long Pahangai. Setiap kepala keluarga menerima alokasi 20 kilogram beras.
Amaylia menambahkan bahwa kerentanan pangan suatu wilayah ditentukan berdasarkan sembilan indikator utama, termasuk produksi pangan lokal seperti padi dan jagung, angka stunting, hingga akses terhadap layanan dasar seperti air bersih, kesehatan, dan pendidikan.
“Contohnya tahun lalu, Kecamatan Busang di Kutai Timur sempat masuk zona rawan karena keterbatasan air bersih. Namun, setelah dilakukan perbaikan infrastruktur, statusnya kini membaik,” jelasnya.
Sebagai bagian dari keterbukaan informasi, masyarakat bisa mengakses data status ketahanan pangan daerah melalui Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) yang rutin dirilis oleh pemerintah.
Dengan ketersediaan cadangan pangan yang cukup dan sistem pemantauan yang terus ditingkatkan, Pemprov Kaltim berharap bisa menjaga kestabilan pasokan pangan dan memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat terhadap potensi krisis.
