PALANGKA RAYA, KTV – Realisasi investasi di Kalimantan Tengah selama semester pertama tahun 2025 mencapai Rp12,443 triliun, atau 47,99 persen dari target tahunan sebesar Rp25,930 triliun. Angka tersebut disampaikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalimantan Tengah dalam konferensi pers yang digelar di kantornya, Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 Palangka Raya, Jumat (1/8/2025).
Kepala DPMPTSP Kalteng, Sutoyo, menjelaskan bahwa nilai tersebut terdiri dari capaian Triwulan I sebesar Rp7,157 triliun dan Triwulan II sebesar Rp5,286 triliun. Menurutnya, kinerja investasi ini patut diapresiasi meskipun masih dihadapkan pada sejumlah tantangan.
“Realisasi investasi daerah menunjukkan tren positif. Namun masih ada persoalan, terutama soal kelengkapan pelaporan dari pelaku usaha,” ujarnya.
Sutoyo menambahkan bahwa data yang tercatat belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan. Banyak pelaku usaha, terutama dari sektor besar, belum sepenuhnya patuh dalam menyampaikan laporan realisasi investasinya secara rutin.
Ia menegaskan pentingnya kewajiban pelaporan investasi melalui sistem Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) tiap triwulan, yang diakses melalui portal oss.go.id. LKPM tidak hanya berisi informasi nilai investasi, tapi juga hambatan yang dihadapi pelaku usaha.
“Untuk mendorong kepatuhan, kami rutin mengadakan sosialisasi dan pelatihan teknis, agar pelaku usaha lebih paham pentingnya pelaporan,” tambahnya.
Sutoyo juga mengingatkan bahwa pelaku usaha bisa memanfaatkan layanan pendampingan yang tersedia di Klinik LKPM, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, jika mengalami kendala teknis.
“Dengan meningkatnya kepatuhan terhadap pelaporan, data investasi akan menjadi lebih akurat dan bermanfaat untuk merumuskan kebijakan strategis,” jelasnya.
Realisasi investasi ini dinilai mencerminkan bahwa Kalimantan Tengah memiliki daya tarik tersendiri bagi investor. Pemerintah provinsi pun berkomitmen untuk terus menjaga iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan perizinan dan peningkatan kualitas layanan publik.
