BALIKPAPAN, KTV – Gubernur Kalimantan Utara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., turut hadir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) antar gubernur provinsi penghasil sumber daya alam (SDA), yang digelar pada Rabu (9/7) di Ballroom Hotel Novotel, Balikpapan. Forum strategis ini mengusung tema “Sinergi Daerah Penghasil Sumber Daya Manusia untuk Menggali Dana Bagi Hasil (DBH) Sektor Pertambangan dan Kehutanan Guna Penguatan Fiskal Daerah”.
Kegiatan diprakarsai oleh Gubernur Kalimantan Timur, Dr. H. Rudy Mas’ud, S.E., M.E., dan diikuti oleh para kepala daerah dari provinsi penghasil SDA, seperti Gubernur Jambi, Gubernur Kalbar, Wakil Gubernur Kalsel, Kaltim, serta Kalteng.
Pertemuan ini bertujuan memperkuat sinergi antarprovinsi dalam memperjuangkan porsi Dana Bagi Hasil sektor pertambangan dan kehutanan yang lebih adil, sebagai upaya meningkatkan kemandirian fiskal daerah.
Gubernur Kaltara, Zainal Paliwang, dalam penyampaiannya memberikan apresiasi atas inisiatif Pemprov Kaltim sebagai tuan rumah kegiatan, dan menyatakan dukungan penuh terhadap hasil kesepakatan rakor.
“Ini kesempatan yang sangat baik untuk berbagi pandangan antarprovinsi penghasil SDA, agar perjuangan kita terhadap DBH lebih kuat dan terarah,” ucapnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat perlu memberikan perhatian lebih terhadap keadilan fiskal bagi daerah penghasil SDA yang telah lama memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi nasional.
Menurutnya, penguatan fiskal melalui DBH sangat krusial untuk mendukung pembangunan, baik infrastruktur, pengembangan SDM, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah penghasil.
“Sebagai provinsi dengan cadangan tambang dan hutan yang luas, Kaltara tentu sangat berkepentingan dalam perjuangan ini,” tegas Gubernur Zainal.
Rakor juga membahas strategi kerja sama antardaerah dalam memperkuat posisi tawar di tingkat nasional, khususnya dalam pengawalan regulasi dan distribusi DBH. Hasil dari pertemuan ini kemudian ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antar kepala daerah sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperjuangkan hak fiskal yang berkelanjutan dan berkeadilan.
