JAKARTA, KTV – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terus memperkuat upaya penyaluran bahan bakar minyak (BBM) di kawasan perbatasan Kalimantan Barat (Kalbar). Dua Anggota Komite BPH Migas, Abdul Halim dan Iwan Prasetya Adhi, melaksanakan kunjungan langsung ke wilayah tersebut untuk memastikan kelancaran distribusi energi.
Dalam agenda kunjungan yang berlangsung Kamis (26/6/2025), rombongan menyambangi Fuel Terminal (FT) Sanggau, salah satu titik vital distribusi BBM di Kalbar. Di sana, mereka melakukan pengecekan terhadap berbagai aspek operasional, mulai dari fasilitas penyimpanan, pengisian, hingga sistem distribusi BBM ke wilayah sekitar.
Abdul Halim menyampaikan bahwa koordinasi erat antara badan usaha penugasan dan para mitranya menjadi kunci utama dalam menjaga kelangsungan suplai energi, khususnya di wilayah dengan akses terbatas seperti perbatasan.
“Kami berupaya membangun sinergi yang kuat untuk memastikan pasokan BBM di daerah seperti Sanggau tetap aman dan lancar. Ini bagian dari komitmen menjaga ketahanan energi masyarakat,” ungkap Halim.
Ia juga menambahkan, dengan meningkatnya kebutuhan energi di masa depan, peningkatan kapasitas penyimpanan menjadi langkah strategis yang tak bisa dihindari.
Sementara itu, Iwan Prasetya menekankan perlunya perbaikan infrastruktur pendukung di terminal BBM. Ia menyebut, keandalan pasokan sangat ditentukan oleh kesiapan sarana distribusi dan sistem manajemen risiko yang matang.
“Perlu ada pemetaan risiko yang komprehensif, termasuk penyusunan skema reguler, alternatif, dan darurat (RAE), agar distribusi tetap berjalan meski menghadapi hambatan,” ujarnya.
BPH Migas juga melanjutkan kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Kalbar dan bertemu Gubernur Ria Norsan, yang memberikan dukungan penuh terhadap komitmen BPH Migas menjaga ketersediaan BBM, terutama jenis subsidi seperti solar.
“Jangan sampai masyarakat kesulitan mendapatkan BBM subsidi. Ini soal hak dasar energi yang harus dijamin,” ujar Gubernur Ria.
Sinergi antara BPH Migas, Pertamina Patra Niaga, AKR Corporindo, dan pemerintah daerah turut mendapat apresiasi dari Gubernur Kalbar.
Pada hari berikutnya, Jumat (27/6/2025), BPH Migas mengalihkan fokus ke wilayah Kubu Raya. Salah satu isu krusial yang menjadi perhatian adalah pendangkalan Muara Kapuas, yang dapat berdampak pada jalur distribusi BBM menuju daerah pedalaman seperti Kapuas Hulu.
“Kondisi ini perlu diantisipasi karena bisa menghambat kelancaran suplai BBM ke wilayah-wilayah terpencil,” ujar Iwan dari Pelabuhan Dwikora Pontianak.
Selain itu, BPH Migas juga mengadakan pertemuan strategis dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Organda Kalbar untuk membahas penyaluran BBM subsidi bagi sektor transportasi darat. Dalam dialog tersebut, Abdul Halim menegaskan pentingnya penyaluran subsidi yang akurat dan sesuai sasaran.
“BBM subsidi dibiayai APBN, sehingga penggunaannya harus dijaga agar tepat guna, tepat sasaran, dan tepat volume,” tegasnya saat berdiskusi dengan Ketua DPD Organda Kalbar Agus Kurnadi dan Sekretarisnya, Mat Ruji.
