JAKARTA, KTV – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya koordinasi yang kuat antara Pemerintah Daerah (Pemda) dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar secara virtual dari Ruang Sidang Utama (RSU) Kemendagri RI, Jakarta, Jumat (21/3/2025).
Rakor tersebut dihadiri oleh Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin, Anggota Bawaslu Herwyn Jefler Hielsa Malonda, Ketua DKPP Heddy Lugito, serta perwakilan dari TNI, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), dan pejabat Kemendagri. Secara virtual, Rakor juga diikuti oleh para kepala daerah yang daerahnya akan melaksanakan PSU.
Fokus Kesiapan Teknis dan Keamanan
Mendagri menegaskan bahwa Pemda harus memastikan kesiapan teknis dan administrasi PSU berjalan optimal. Selain itu, koordinasi antara KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri harus diperkuat guna menjamin kelancaran dan keamanan proses PSU.
“Kami telah melakukan monitoring dan evaluasi serta menyediakan desk khusus di Kemendagri. Kami harap semuanya berjalan lancar dan sesuai aturan,” ujar Tito.
Kemendagri, lanjutnya, memiliki peran strategis dalam memastikan ketersediaan anggaran melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) serta menjaga stabilitas politik dan keamanan di daerah yang melaksanakan PSU.
Antisipasi Polarisasi Politik dan Politik Uang
Mendagri juga mengingatkan bahwa PSU berpotensi menimbulkan pembelahan politik di masyarakat, sehingga diperlukan langkah antisipatif untuk menjaga keamanan dan ketertiban.
“Polarisasi politik masih terjadi di beberapa daerah. Kita harus pastikan semua tahapan PSU berjalan adil dan transparan,” tegasnya.
Mendagri meminta Bawaslu untuk meningkatkan pengawasan terhadap praktik politik uang, sementara TNI-Polri diinstruksikan untuk memastikan keamanan agar PSU berlangsung damai dan tertib.
“Saya minta TNI, Polri, dan BIN betul-betul menjaga situasi agar PSU berlangsung aman dan lancar, tanpa kendala,” pungkasnya.
