KUTAI KARTANEGARA, KTV – Pemerintah Pusat resmi menunda pelantikan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) hasil seleksi tahun 2024. Penundaan ini berdampak pada seluruh daerah, termasuk Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Semula, pelantikan dijadwalkan pada April atau Mei 2025, namun kini CPNS baru akan diangkat pada Oktober 2025, sementara P3K dijadwalkan mulai bertugas pada Maret 2026.
Menanggapi kebijakan ini, Bupati Kukar Edi Damansyah meminta para calon ASN untuk bersabar. Ia menegaskan bahwa jika kewenangan pelantikan berada di tangan kepala daerah, maka proses tersebut sudah dilaksanakan lebih awal.
“Kalau pelantikan itu diserahkan ke bupati, sudah saya lantik sejak kemarin. Tapi karena ini kebijakan nasional, kita harus mengikuti,” ujar Edi, Selasa (18/3/2025).
Penempatan P3K Dinilai Kurang Sesuai dengan Kebutuhan Daerah
Edi juga menyoroti sistem penempatan tenaga P3K yang ditentukan secara nasional melalui aplikasi. Menurutnya, mekanisme ini tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan di daerah. Oleh karena itu, Pemkab Kukar telah menyurati Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) agar proses penempatan dapat diserahkan ke pemerintah daerah.
“Kami yang lebih tahu kebutuhan tenaga kerja di daerah. Saat ini, penempatan P3K menggunakan sistem nasional yang tidak selalu sesuai dengan kondisi di lapangan,” jelasnya.
Penggajian P3K Jadi Beban Daerah
Selain soal penempatan, Edi juga menyoroti kebijakan penggajian P3K yang awalnya dijanjikan akan dibiayai melalui Dana Alokasi Umum (DAU), namun pada akhirnya tetap menjadi tanggungan daerah. Meski begitu, Pemkab Kukar berkomitmen untuk meningkatkan status tenaga honorer menjadi P3K sebagai bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan mereka.
Sebagai langkah konkret, Pemkab Kukar telah mengusulkan tambahan kuota P3K bagi tenaga administrasi, yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dalam seleksi.
“Setelah kami tinjau, banyak sekolah di Kukar yang tidak memiliki tenaga administrasi dengan sumber daya manusia yang memadai. Ini harus segera ditangani,” ungkap Edi.
Pesan untuk Para Calon ASN
Meski penundaan ini menjadi tantangan, Edi berharap para CPNS dan P3K yang telah lolos seleksi tetap bersabar dan menunggu arahan lebih lanjut.
“Sabar aja, ini bukan hanya di Kukar, tapi berlaku secara nasional. Kita tunggu keputusan pemerintah pusat,” tutupnya.
