KUKAR, KTV – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menerima data Keluarga Berisiko Stunting (KRS) Tahun 2024 dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kamis (13/3/2025). Data tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, dr. Nurizky Permanajati, kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar, Tenggarong.
Hadir dalam kesempatan tersebut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kukar, Dafip Haryanto, serta sejumlah pejabat dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berperan dalam penanganan stunting di Kukar.
Pemanfaatan Data untuk Intervensi Tepat Sasaran
Sekda Sunggono menegaskan bahwa Pemkab Kukar telah menjalin kerja sama erat dengan berbagai pihak dalam upaya menurunkan angka stunting.
“Alhamdulillah, upaya ini berjalan baik. Kami berharap data yang diterima segera dipelajari dan ditindaklanjuti oleh dinas serta instansi terkait,” ujar Sunggono.
Ia menekankan bahwa data tersebut harus dianalisis secara mendalam agar tidak hanya menjadi angka di atas kertas, tetapi benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan.
“Kami ingin OPD mengolah data ini secara parsial agar dapat mengidentifikasi keluarga yang benar-benar membutuhkan intervensi. Dengan begitu, program yang diterapkan lebih tepat sasaran,” tambahnya.
Langkah Strategis Pemkab Kukar
Sebagai bentuk tindak lanjut, Pemkab Kukar menugaskan OPD terkait untuk segera menyusun strategi berbasis data, sehingga intervensi yang dilakukan lebih efektif dalam menekan angka stunting.
Pemkab juga berharap adanya koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, OPD, dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga upaya percepatan penurunan stunting dapat berjalan optimal dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
