BULUNGAN, KTV – Fraksi-fraksi DPRD menyampaikan pemandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna di Ruang Sidang Datu Adil pada Senin (21/10). Sejumlah fraksi menyampaikan apresiasi atas peningkatan APBD setiap tahunnya hingga tahun depan mencapai Rp2,4 triliun.
Fraksi Golkar dalam rapat paripurna menyatakan dapat menerima raperda APBD 2025 dan berpesan agar Pemkab terus memperhatikan peningkatan infrastruktur pertanian karena Bulungan memiliki sumber daya alam dan luas kawasan yang cukup potensial. Sejumlah usulan juga disampaikan Fraksi Golkar seperti peningkatan jalan dan jembatan penghubung antar kecamatan, revitalisasi drainase di Tanjung Selor agar tidak tergenang saat hujan deras hingga pembangunan siring / turap di Kelurahan Tanjung Palas Hilir yang mengalami abrasi.
Senada disampaikan Fraksi PDIP yang berharap Pemkab memperhatikan kebutuhan air bersih di desa-desa yang selama ini belum terjangkau, pembangunan telekomunikasi, mengoptimalkan bantuan kepada kelompok tani, nelayan dan peternak serta fasilitas penunjang bagi UMKM di Bulungan.
Sementara Fraksi PAN – PPP berpesan agar APBD Bulungan harus ditujukan sebesar-besarnya untuk belanja pelayanan dasar, khususnya pelayanan pendidikan, kesehatan, sarana air bersih, dan perluasan lapangan kerja. Semua itu, berorientasi pada rakyat miskin sebagai upaya penanggulangan kemiskinan dengan tujuan akhir kesejahteraan seluruh rakyat.
Fraksi Gerindra tidak ketinggalan mengingatkan Pemkab untuk memperhatikan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan APBD tahun depan. Kemudian Fraksi Nasdem PKS berharap Pemkab dapat menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi untuk mewujudkan kuantitas dan kualitas pertanian di Bulungan serta intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah yang dibarengi dengan peningkatan kualitas SDM pemungut pajak di sektor penerimaan pendapatan.
Sedangkan Fraksi Hanura berharap agar Pemkab dapat meningkatkan pelayanan rumah sakit daerah, mengadakan bus sekolah di kecamatan, peningkatan pelayanan air bersih serta menjadikan APBD 2025 sebagai intrumen penting dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Antara lain melalui pembangunan infrastruktur pertanian, bantuan bibit dan perlengkapan pertanian serta peternakan.(**)
